https://tumbleweedgymnastics.com/ 15 Istilah Pajak Terbaru 2025 yang Harus Kamu Tahu , Pajak 2025: Apa yang Berubah?
Dunia perpajakan terus berkembang! Tahun 2025 membawa berbagai istilah baru yang wajib dipahami oleh Wajib Pajak (WP) agar tetap patuh dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya digitalisasi dan kebijakan pajak yang semakin kompleks, pemahaman terhadap istilah-istilah ini menjadi kunci dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih mudah dan efisien.
Berikut adalah 15 istilah pajak terbaru di tahun 2025 yang harus kamu pahami agar tetap on track dalam urusan perpajakan.
1. Pajak Karbon (Carbon Tax)
Pemerintah semakin serius menangani emisi karbon dengan menerapkan Pajak Karbon pada sektor industri yang menghasilkan polusi tinggi. Perusahaan yang tidak mengurangi emisi mereka akan dikenakan pajak tambahan berdasarkan jumlah karbon yang dihasilkan.
2. Digital Service Tax (DST)
Buat kamu yang bergerak di industri digital, Digital Service Tax (DST) adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan teknologi global yang memperoleh pendapatan dari layanan digital di Indonesia tanpa kehadiran fisik.
3. Pajak Kripto
Investasi aset digital seperti kripto kini masuk dalam objek pajak. Pajak ini dikenakan pada transaksi jual beli aset kripto dengan skema Pajak Penghasilan (PPh) final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak Perdagangan Elektronik (E-Commerce Tax)
Seluruh transaksi e-commerce, baik dari marketplace besar hingga toko online kecil, kini wajib melaporkan transaksi mereka dan dikenakan pajak sesuai omzet yang diperoleh.
baca juga
- Kasus Koreksi Fiskal
- Bali Family Office, ini Kata Kemenkeu
- Aturan Pajak atas Langganan Berbasis Digital
- Pajak atas Aset Metaverse
- Kewajiban Pajak untuk Perusahaan SaaS
5. Pajak Royalti Konten Digital
Pemerintah kini mulai mengenakan pajak atas royalti konten digital, termasuk video YouTube, podcast, dan media sosial yang dimonetisasi. Pajak ini masuk dalam kategori PPh Pasal 23.
6. Pajak Lingkungan (Eco Tax)
Untuk mendukung keberlanjutan, pemerintah menerapkan pajak lingkungan pada barang dan jasa yang dianggap berdampak negatif terhadap ekosistem, seperti plastik sekali pakai dan produk berbasis bahan bakar fosil.
7. Pajak Kendaraan Listrik (EV Tax Incentive)
Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan listrik kini mendapatkan insentif pajak berupa pembebasan pajak atau pengurangan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
8. Pajak Wealth Tax (Pajak Kekayaan)
Kebijakan Pajak Kekayaan mulai diterapkan pada individu dengan aset tinggi. Properti, investasi, dan kepemilikan aset lainnya akan dikenakan pajak tambahan di atas batas tertentu.
9. Pajak Layanan Keuangan Digital
Dengan semakin maraknya transaksi menggunakan e-wallet dan fintech, pemerintah menerapkan pajak khusus untuk layanan keuangan digital guna meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi elektronik.
10. Pajak AI dan Otomasi
Pajak ini dikenakan pada perusahaan yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi. Pajak ini bertujuan untuk mengimbangi dampak pengurangan tenaga kerja akibat digitalisasi.
11. Pajak Transaksi NFT
NFT (Non-Fungible Token) yang menjadi tren dalam dunia digital kini masuk dalam kategori pajak barang digital. Setiap transaksi jual beli NFT akan dikenakan PPN dan PPh final.
12. Pajak Aset Digital di Metaverse
Dengan berkembangnya dunia Metaverse, properti virtual dan barang digital yang diperjualbelikan dalam platform ini mulai dikenakan pajak oleh pemerintah.
13. Pajak Usaha Mikro Berbasis Digital
Usaha mikro yang berbasis digital kini memiliki skema pajak baru dengan tarif khusus agar lebih mudah dalam kepatuhan pajak tanpa beban administrasi yang berat.
14. Pajak Energi Terbarukan
Sebagai dukungan terhadap energi ramah lingkungan, pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
15. Pajak Kepemilikan Properti Asing
Orang asing yang memiliki properti di Indonesia kini dikenakan pajak tambahan guna mencegah spekulasi dan meningkatkan kepemilikan properti oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
Kesimpulan: Persiapkan Diri Hadapi Pajak 2025!
Dengan adanya perubahan ini, Wajib Pajak perlu lebih memahami aturan baru agar tidak terkena sanksi. Gunakan layanan konsultan pajak atau platform digital untuk memudahkan administrasi pajak dan tetap patuh dengan kebijakan terbaru.
Tetap update dengan aturan pajak 2025 dan pastikan bisnis atau investasi kamu tetap berjalan lancar tanpa hambatan!